Ibukota Indonesia – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Norwegia Andreas Motzfeldt Kravik menyoroti peran penting dari keterlibatan perempuan pada misi lalu perjanjian perdamaian dunia.
“Agar perjanjian perdamaian bisa saja berkelanjutan serta memiliki kredibilitas, perempuan harus ikut serta pada pembicaraan. Perempuan juga harus bermetamorfosis menjadi bagian dari delegasi yang mana mencari perdamaian,” kata Wamenlu Kravik ditemui usai acara Simposium ASEAN Institute for Peace and Reconciliation(ASEAN-IPR) ke Jakarta, Selasa.
Kravik menuturkan bahwa perwakilan perempuan yang dimaksud berperan terlibat di mencari perdamaian, merupakan bagian penting dari strategi nasional negaranya. Janji yang disebutkan salah satunya tercermin pada Rencana Aksi Nasional kelima mengenai perempuan, perdamaian, juga keamanan.
Dia menjelaskan bahwa sebuah perjanjian perdamaian, yang memiliki kredibilitas kemudian legitimasi, harus dianggap sah oleh warga yang digunakan terdampak.
Dan tentu saja, perempuan adalah bagian dari komunitas yang mana rutin kali menderita akibat konflik sehingga upaya perdamaian serta rekonsiliasi efektif, perempuan harus ikut serta sebagai bagian dari solusi, kata Kravik.
Pejabat Norwegia yang disebutkan turut mengapresiasi upaya yang tersebut dikerjakan ASEAN untuk menggalang peranan perempuan pada perjanjian perdamaian melalui Lembaga ASEAN untuk Damai serta Rekonsiliasi ASEAN-IPR.
“Saya sangat terkesan dengan semua yang mana dijalankan negara-negara ASEAN di hal perempuan, perdamaian, juga keamanan, juga melakukan aksi forward dengan keterlibatan yang digunakan diarahkan pada pencapaian perdamaian dan juga rekonsiliasi, baik antarnegara maupun antara negara kemudian pemangku kepentingan non-negara,” ucapnya.
Lebih lanjut Kravik mengakui bahwa terdapat tantangan pada mendirikan kapasitas bagi perempuan ke ASEAN, teristimewa akibat adanya keterbatasan dana lalu prioritas lain yang tersebut juga membutuhkan pendanaan. Namun, beliau menekankan bahwa keterlibatan perempuan di perdamaian ini harus berubah menjadi prioritas.
Terkait Indonesia, beliau bahkan menafsirkan bahwa apabila pemerintah Tanah Air ingin mencapai target pertumbuhan sebesar 8 persen, perempuan harus menjadi bagian dari solusi.
“Hak asasi manusia serta supremasi hukum harus didukung. Bukan belaka akibat itu hal yang dimaksud benar, tetapi akibat itulah cara yang tepat untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, serta itulah cara untuk menumbuhkan ekonomi Anda,” ujar dia.
Adapun Norwegia sudah pernah menyokong sebagian inisiatif dalam ASEAN di perdamaian lalu rekonsiliasi, di antaranya Proyek ASEAN-IPR tentang Perempuan pada Proses Perdamaian, yang mana bertujuan untuk menghimpun pengalaman masa sekarang ini lalu masa tak lama kemudian tentang partisipasi perempuan di penciptaan dan juga pengerjaan perdamaian dalam semua Negara Anggota ASEAN (AMS).
Selama bertahun-tahun, Norwegia telah terjadi terlibat pada beberapa upaya perdamaian dan juga rekonsiliasi pada Asia Tenggara, satu di antaranya dalam Filipina, Myanmar, dan juga Indonesia, yakni ke Aceh.
Upata Norwegia di perdamaian kemudian rekonsiliasi berputar pada sekitar nilai-nilai kepemilikan para pihak, inklusivitas, imparsialitas, juga kolaborasi dalam antara para pihak terkait.
Artikel ini disadur dari Wamenlu Norwegia soroti peran penting perempuan dalam misi perdamaian
