JAKARTA – Wakil Direktur Tindak Pidana Sektor Bisnis Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Samsul Arifin mengungkapkan bahwa Polri berupaya membantu pemerintah mewujudkan kemandirian pangan. Polri, kata dia, menyadari bahwa kolaborasi semua pihak diperlukan untuk mewujudkan swasembada pangan .
“Polri sadar perlu kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan swasembada pangan,” kata Samsul yang digunakan juga sebagai Wakil Kepala Satgas Pangan Polri ini pada dialog umum yang tersebut diselenggarakan Divisi Humas Polri pada Hotel Grand Kemang, DKI Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).
Dia menuturkan, Polri sudah pernah melalukan berbagai upaya di menggalang inisiatif pemerintah swasembada pangan, di tempat antaranya memanfaatkan lahan-lahan kosong milik Polri untuk tumbuhan pangan, perekrutan tenaga-tenaga pertanian, dan juga pemanfaatan pekarangan anggota untuk flora pangan.
Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin mengungkapkan Indonesia telah swasembada apabila dilihat dari supply (penawaran) kemudian demand (permintaan). Namun, kata dia, tidak ada ada gunanya swasembada kalau warga bukan bisa saja makan.
“Swasembada bukanlah tujuan, tetapi alat untuk menuju kemandirian,” ujar Bustanul di kesempatan sama.
Ia membandingkan dengan Singapura yang tersebut tidaklah swasembada tetapi punya kemandirian pangan. Menurut dia, sektor pertanian ketika ini sedang tidak ada baik-baik saja.
Dia pun menyoroti minimnya penyuluhan pertanian, lalu minat anak muda terjun ke pertanian. Karena itu, lanjut dia, perlu kolaborasi antarsemua pihak terkait pada mengatasi permasalahan ini, memperbanyak tenaga kerja terdidik ke sektor pertanian.
Sementara itu, Kepala Substansi Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Siti Haryati mengakui tidak perkara mudah mewujudkan swasembada pangan, apalagi kemandirian pangan. Namun, ia menegaskan pemerintah ingin swasembada secepat-cepatnya.
Upaya yang disebutkan menghadapi berbagai tantangan, di area antaranya kesulitan cuaca, alih fungsi lahan, kemudian minimnya sumber daya manusia (SDM). “Petani berbagai yang senior, yang digunakan muda-muda susah terjun ke sawah,” kata Sri Haryati.
Dia menambahkan, hambatan sarana juga prasarana yang mana terbatas. Namun, kata dia, permasalahan pupuk pada waktu ini telah selesai, tersedia barangnya kemudian mudah didapat.
Wakil Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Gusrizal menjamin adanya pabrik pupuk dalam sentra-sentra pangan Tanah Air, sehingga tak ada lagi alasan pupuk sulit didapat dan juga harganya mahal. “Secara produksi ada 14 jt ton, yang dimaksud disubsidi 9,5 jt ton,” ujar Gusrizal.
Ia memastikan, PT. Pupuk Indonesia berjuang keras menyediakan pupuk di area mana pun sentra-sentra pertanian berdiri untuk memudahkan petani mengaksesnya. “Pupuk berkontribusi 62% produktivitas tetapi harganya hanya saja 23%, dan juga jikalau pupuk subsidi sanggup menurunkan biaya produksi sampai 9%,” pungkasnya.
