Biak – otoritas Wilayah Biak Numfor, Papua, menyatakan, hadirnya pusat perdagangan pelayanan masyarakat (MPP) yang mana menyediakan layanan rakyat secara integrasi, berorientasi pada kepuasan masyarakat.
"Keberadaan MPP sebagai kegiatan reformasi birokrasi pemerintahan tempat di meningkatkan kualitas layanan publik," kata Kepala Kabupaten Biak Numfor Markus O Mansnembra, ke Biak, Senin.
Ia mengharapkan, MPP sanggup melayani warga Biak Numfor di mengurus bermacam perizinan yang mana lebih besar cepat serta tiada berbelit-belit.
Markus menyebut, capaian realisasi kinerja urusan investasi modal pada 2024 tercatat prospek penanaman modal teridentifikasi mencapai Rp1,36 miliar atau 123 persen.
Sedangkan capaian urusan koperasi bisnis kecil menengah, kata dia, pada antaranya persentase perkembangan UMKM 100 persen.
Untuk pencapaian nilai tambah besar transaksi jual beli mikro, lanjut dia, sebesar 100 persen juga koperasi yang tersebut berpartisipasi 94 persen.
Sementara itu, Wakil Ketua Gabungan Komisi B DPRK Biak Numfor Nicoolas Otto Koo mengakui, sarana prasarana MPP belum memadai sehingga butuh peningkatan untuk melayani masyarakat.
Nicoolas memohonkan grup anggaran pemerintah tempat penting mengalokasikan dana untuk perbaikan dan juga pengadaan sarana prasarana MPP.
Pantauan ANTARA ke Mal Pelayanan Publik Biak Kota, hingga pukul 11.40 WIT masih belum sibuk dikunjungi warga Biak akibat masih terbatas dengan pengurusan perizinan bidang usaha ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Artikel ini disadur dari Pemkab Biak sebut mal pelayanan publik sediakan integrasi perizinan
