DKI Jakarta – Komunikasi urusan politik adalah istilah yang tersebut digunakan pada paduan kajian ilmu komunikasi juga urusan politik yang dimaksud berkaitan dengan aktivitas kebijakan pemerintah negara.
Selain itu, komunikasi kebijakan pemerintah pun memegang peran krusial sebagai penghubung antara pemerintah kemudian masyarakat.
Lantas, apa sebenarnya arti komunikasi kebijakan pemerintah kemudian fungsinya bagi keberlangsungan suatu negara? Berikut penjelasannya.
Arti komunikasi politik
Komunikasi kebijakan pemerintah dapat diartikan sebagai tahapan penyampaian pesan-pesan politik, baik secara verbal maupun non-verbal, yang tersebut dijalankan oleh individu, kelompok, atau lembaga terhadap khalayak luas dengan tujuan mempengaruhi sikap, perilaku, kemudian pemikiran urusan politik masyarakat.
Pesan-pesan ini bisa saja sebagai kebijakan pemerintah, inisiatif partai politik, hingga opini yang sedang mengalami perkembangan pada berada dalam masyarakat.
Komunikasi urusan politik juga dapat diartikan sebagai komunikasi antara pihak yang dimaksud memerintah lalu yang dimaksud diperintah, pada mana tahapan ini melibatkan salah satu unsur komunikasi kebijakan pemerintah yakni komunikator kemudian komunikan politik.
Unsur-unsur komunikasi politik
Unsur komunikasi urusan politik adalah komponen dasar yang tersebut membentuk langkah-langkah komunikasi di politik, yang meliputi pihak-pihak serta elemen-elemen yang dimaksud terlibat di penyampaian juga penerimaan instruksi politik.
Unsur ini saling berinteraksi membentuk langkah-langkah komunikasi kebijakan pemerintah yang tersebut efektif, pada mana instruksi kebijakan pemerintah dapat tersampaikan dengan jelas, diterima, lalu mempengaruhi sikap atau perilaku kebijakan pemerintah masyarakat.
Selain komunikator politik, berikut 5 unsur lengkap dari komunikasi politik.
1. Komunikator politik
Komunikator adalah pihak yang digunakan mengirimkan instruksi politik. Mereka bisa saja tokoh urusan politik seperti presiden, menteri, anggota DPR, partai politik, lembaga pemerintah, media massa, atau kelompok-kelompok penduduk yang miliki peran pada menyampaikan informasi politik.
2. Pesan politik
Pesan kebijakan pemerintah adalah isi atau informasi yang disampaikan di komunikasi politik. Pesan urusan politik bisa jadi berbentuk pidato, pernyataan, kebijakan, pamflet, berita, atau bentuk lain yang digunakan mengandung makna politik, baik secara verbal atau non-verbal, tertoreh atau tidaklah tertulis, hingga terbuka atau tertutup.
3. Industri Media politik
Media adalah sarana yang tersebut dipakai untuk menyampaikan arahan urusan politik dari komunikator untuk komunikan. Contohnya melalui media elektronik, media digital, media cetak, atau pertarungan secara langsung.
4. Komunikan atau sasaran politik
Komunikan adalah penerima arahan politik, yaitu penduduk umum atau kelompok tertentu yang digunakan berubah menjadi target penyampaian komunikasi politik. Komunikan yang dimaksud dimaksud mampu buruh, mahasiswa, pengusaha, atau rakyat sipil lainnya.
5. Feedback (efek politik)
Feedback adalah efek atau respon dari komunikan setelahnya menerima arahan kebijakan pemerintah dari komunikator, di mana komunikan dapat mengerti akan makna kebijakan pemerintah juga mengetahui status sistem pemerintahan.
Fungsi komunikasi politik
Komunikasi urusan politik berfungsi penting di sistem kebijakan pemerintah sebab sebagai sarana utama untuk menyampaikan instruksi urusan politik terhadap masyarakat luas.
Fungsi dasar komunikasi kebijakan pemerintah adalah memberikan informasi yang dimaksud akurat mengenai kebijakan, program, dan juga isu-isu urusan politik yang tersebut sedang berlangsung, sehingga warga dapat memahami situasi kebijakan pemerintah lalu pemerintahan.
Selain itu, komunikasi urusan politik juga berfungsi mempertahankan nilai-nilai tradisi kemudian norma urusan politik yang berubah menjadi landasan keberadaan bernegara lalu bernegara.
Dalam sosialisasi politik, komunikasi urusan politik bermetamorfosis menjadi hal utama untuk mendidik, mengenalkan sistem politik, hak serta kewajiban kebijakan pemerintah bagi warga negara.
Komunikasi kebijakan pemerintah juga bersifat persuasif, sehingga dapat menggerakkan terjadinya inovasi sosial serta urusan politik yang mana positif.
Kemudian, komunikasi kebijakan pemerintah berperan sebagai kontrol sosial dengan memberikan ruang bagi penduduk untuk menyampaikan hak jawab lalu pendapat, yang tersebut akhirnya dapat meningkatkan partisipasi kebijakan pemerintah publik.
Dengan demikian, komunikasi urusan politik bukan belaka dalam bentuk menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk opini, memotivasi, dan juga melindungi stabilitas kebijakan pemerintah di masyarakat juga pemerintahan.
Artikel ini disadur dari Mengenal arti, unsur, serta fungsi komunikasi politik
