JAKARTA – Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) membutuhkan wadah urusan politik untuk mempertahankan eksistensinya setelahnya tidak ada lagi menjabat sebagai kepala negara. Fernando berpendapat, salah satu opsi yang digunakan masuk akal adalah bergabung dengan partai kebijakan pemerintah (parpol) yang selama ini punya peran di dinamika urusan politik nasional.
“Joko Widodo membutuhkan wadah untuk bisa saja mempertahankan eksistensinya pada kebijakan pemerintah Indonesia. Sehingga perlu bergabung dengan salah satu partai urusan politik yang selama ini selalu memberikan warna di kebijakan pemerintah Indonesia,” ujar Fernando, Rabu (26/3/2025).
Dia pun menyoroti selain delapan parpol yang dimaksud mempunyai kursi di dalam DPR, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga masih mampu bersaing pada mewarnai urusan politik nasional. Dengan demikian, kata dia, potensi Jokowi untuk bergabung dengan PSI semakin terbuka lebar.
PSI dipimpin oleh anak bungsunya, Kaesang Pangarep. “Sehingga sangat kemungkinan besar Joko Widodo bergabung dengan partai yang mana pada waktu ini dipimpin oleh anak bungsunya. Apalagi secara jelas gagasan partai super terbuka oleh Jokowi diwujudkan oleh Kaesang di area PSI,” imbuhnya.
Dia melanjutkan, jikalau Jokowi mengambil peran strategis dalam PSI, baik sebagai pembina atau pada jabatan lainnya, hal ini akan memberikan dampak signifikan bagi parpol tersebut. Fernando melanjutkan, kolaborasi antara Kaesang sebagai Ketua Umum PSI serta Jokowi di kedudukan strategis akan meningkatkan daya saing serta elektabilitas PSI pada menghadapi pemilihan 2029.
“Kolaborasi antara Kaesang sebagai Ketua Umum juga Jokowi sebagai pembina atau jabatan lainnya akan mampu meningkatkan pernyataan PSI 2029 yang mana akan datang,” ucapnya.
Meski hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Jokowi mengenai langkah politiknya pasca 2024, perkiraan mengenai kemungkinan bergabungnya dengan PSI semakin menguat. Jika benar terjadi, maka langkah yang dimaksud diyakini akan datang menjadi salah satu strategi kebijakan pemerintah yang digunakan menarik untuk disimak pada perjalanan urusan politik Indonesia ke depan.
