Berita Nasional

Megawati Pernah Tolak RUU TNI, Puan Maharani: Itu Sebelum Kita Bahas Bersama

JAKARTA – Ketua DPP PDIP Puan Maharani angkat bicara perihal sikap sang ibu sekaligus pimpinan partainya, Megawati Soekarnoputri yang mana sempat menolak keras Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Puan menjelaskan, sikap Megawati itu dinyatakan sebelum DPR serta pemerintah mengkaji dengan RUU TNI.

Ia mengatakan, hasil pembahasan RUU TNI sudah dijelaskan oleh Panja serta pimpinan DPR. “Ya itu kan sebelum kita bahas bersama. Dan hasilnya seperti apa, tadi kan di konferensi pers telah disebarkan hasil dari panja yang akan diputuskan,” terang Puan pada waktu ditemui di tempat Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Indonesia Pusat, Mulai Pekan (17/3/2025).

Saat disinggung sikap Fraksi PDIP terkait RUU TNI, Puan tak menjawab lugas. Ia hanya sekali mengatakan, pihaknya hadir untuk meluruskan hal-hal yang tersebut dianggap tak sesuai ketentuan.

“Kehadiran PDIP justru untuk meluruskan apabila kemudian ada hal-hal yang tersebut kemudian tak sesuai dengan apa yang dimaksud kemudian kami anggap itu tidaklah sesuai,” terang Puan.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan menolak RUU TNI dan juga Polri lantaran dianggap bertentangan dengan TAP MPR RI VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI lalu Polri.

Hal itu disampaikan Megawati di pidato kebangsaan di dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di area Ibukota Concert Hall lantai 15 iNews Tower, Kompleks MNC Center, Kebon Sirih, DKI Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

“Nanti kalau saya ngomong gini, Bu Mega enggak setuju, ya enggak setujulah yang RUU TNI-Polri gitu. Loh kok gak dilihat sumbernya, itu TAP MPR loh, yang tersebut namanya ketika jadi satu, saya yang tersebut memisahkan, Presiden loh tidak Megawati,” kata Megawati.

Menurutnya, TAP MPR RI yang diterbitkan masa dirinya jadi Presiden itu harus dijalankan. Megawati mempertanyakan maksud DPR RI yang ingin menyetarakan TNI juga Polri lewat revisi undang-undang.

“TAP MPR harus dijalankan yaitu pemisahan antara TNI-Polri, loh kok sekarang disetarakan? Saya enggak ngerti maksudnya apa? Yaudah gausah deh ini ini dulu,” tutur Megawati.

Related Articles

Back to top button