Ibukota – Industri nikel ke Tanah Air akan segera menghasilkan standardisasi nasional maupun internasional pada hal produksi, lingkungan, dan juga sosial agar tidak ada ada lagi kampanye negatif pihak-pihak tertentu untuk menghentikan kebijakan proses pengolahan lebih lanjut mineral yang mana telah berjalan.
Standardisasi ini akan mirip dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) atau Indonesian Sustainable Palm Oil di dalam sektor sawit, atau bidang kayu dengan Sistem Verifikasi dan juga Legalitas Kayu (SVLK), kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Nusantara (APNI) Meidy Katrin Lengkey di Jakarta, Selasa.
Meidy mengungkapkan APNI akan menimbulkan satu forum diskusi dengan mengundang 30 negara produsen mineral untuk merumuskan standardisasi ESG (enviromental, sosial, governance) untuk lapangan usaha mineral.
"Mereka akan dalam Negara Indonesia awal bulan depan. Kita diskusi mengenai ESG. Kemudian, kami minta tolong dari government, melalui Kementerian Luar Negeri. Dari Kementerian Luar Negeri mengundang seluruh KBRI, negara penghasil mineral, tidak hanya saja nikel saja. Negara berkembang, hasil dari sana kita mau meniru gaya sawit dulu. Kita bikin kayak RSPO, ISPO, atau kita bikin kaya SVLK kayu," kata dia.
Meidy melanjutkan forum ESG itu akan menyebabkan satu kesepakatan antara negara penghasil mineral dan juga para merket untuk menimbulkan sertifikat standardisasi.
"Indonesia punya 27 critical minerals, kita punya 22 strategic minerals, yang dimaksud harus kita kelola biar tidak ada terbentuk black campaign seperti apa yang tersebut dialami nikel," ungkap dia.
Sementara itu, Ketua Area Kajian Mineral Strategis, Mineral Kritis serta Hilirisasi Mineral Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesi (Perhapi) Muhammad Toha mengemukakan isu mengenai ESG seringkali dijadikan pihak-pihak tertentu sebagai alat agar Negara Indonesia menghentikan kebijakan proses lanjut mineral.
"Kita tidak ada menolak perbaikan-perbaikan untuk dapat menimbulkan lapangan usaha ini berubah menjadi lebih lanjut green, lebih lanjut friendly, lebih tinggi ramah lingkungan juga arahnya memang sebenarnya ke sana. Makanya itu Perhapi serta APNI juga merumuskan persoalan standardisasi mineral," katanya.
Toha menyebutkan pada mempertahankan ESG, lapangan usaha nikel punya keinginan yang tersebut serupa serta komitmen yang mana mirip untuk bagaimana kegiatan penambangan, pengolahan nikel ini punya tanggung jawab lingkungan serta sosial yang tersebut baik, sehingga kegiatan penambangan lalu pengolahan kita bermetamorfosis menjadi lebih banyak tersistem dan juga lebih besar berkelanjutan.
"Tapi tolong jangan jadikan kampanye masalah lingkungan itu sebagai hidden jadwal untuk membatasi kegiatan pengembangan lebih lanjut yang dimaksud akan kita lakukan dikarenakan seringkali yang digunakan terjadi adalah ESG itu dijadikan senjata untuk membatasi negara-negara tertentu untuk mengarah ke industrialisasi," imbuh dia.
Ia menganggap bahwa isu negatif pada kebijakan proses lanjut mineral datang saat secara masif pada tahun 2015 Negara Indonesia mengubah landskap sektor nikel.
Dari awalnya Tanah Air eksportir raw material (bijih nikel) berubah jadi eksportir komoditas nikel.
Toha menegaskan Negara Indonesia tiada boleh mundur dari kebijakan pengembangan lebih lanjut mineral meskipun masih sejumlah pekerjaan rumah yang mana harus dibereskan.
Sebab, kebijakan proses pengolahan lebih lanjut mineral ini harus terpusat lalu terintegrasi antar kementerian. Banyak khasiat dari kebijakan ini, dari pendapatan negara sampai penyerapan tenaga kerja.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesi Penambangan Association (IMA) Hendra Sinadia memaparkan tantangan Negara Indonesia pada waktu ini adalah potret bidang pertambangan yang mana banyak diwarnai oleh perusahaan-perusahaan yang mana bukan patuh sehingga akhirnya yang tersebut terkena dampak adalah perusahaan-perusahaan yang tersebut patuh yang mana mempunyai visi jangka panjang.
"Jadi, mau gak mau penegakan hukum, pengawasan dari pemerintah harus jalan. Jadi, sebenarnya kalau penambang yang besar ya pasti beliau patuh," ujar dia.
Kata Hendra, contoh yang digunakan mendapat kampanye negatif dari NGO adalah proses lanjut nikel.
"Industri tambang khususnya nikel itu sejumlah dikampanyekan negatif oleh NGO yang kemudian semuanya dipukul rata. Padahal ada yang dimaksud bagus-bagusnya, yang tersebut world class. Salah satu kalau untuk nikel gitu ya Harita Nickel dan juga Vale Tanah Air juga bagus," imbuh dia.
Dengan meninjau berubah-ubah permasalahan ini, Hendra mengungkapkan IMA akan merumuskan kebijakan yang dimaksud memberikan reward untuk perusahaan tambang yang tersebut patuh di aspek produksi, lingkungan, serta sosial.
Reward ini penting diberikan agar merek semangat pada berbisnis juga menjalankan aturan.
"Reward itu bisa jadi terdiri dari kemudahan pada berbisnis. Jangan dipersulit, sekarang itu kan. Antara yang digunakan patuh dan juga tiada patuh sebanding saja, buat RKAB. Misalnya sebanding cuma antrean persetujuannya," kata dia.
Artikel ini disadur dari Industri nikel RI buat standardisasi global, tangkal kampanye negatif
