JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang digunakan menghapus kuota impor untuk beberapa komoditas strategis. Langkah yang dimaksud sebagai bentuk reformasi dunia usaha yang mana progresif lalu berani, sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintah kritis membongkar tata niaga yang selama ini dikuasai kelompok rente dan juga praktik tidak ada sehat.
“Presiden mengambil langkah yang digunakan tepat lalu berani. Ini adalah membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang dimaksud tambahan efisien kemudian transparan,” ujar Hanif melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).
Hanif mengingatkan, liberalisasi impor bukan boleh dilepaskan begitu cuma tanpa pengaman juga kebijakan penyeimbang. Negara tetap memperlihatkan miliki tanggung jawab untuk memverifikasi bahwa produsen pada negeri bukan tergilas pada kompetisi bursa bebas yang belum sepenuhnya setara.
“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku usaha nasional, teristimewa yang mana selama ini menopang keperluan pokok masyarakat, kehilangan ruang hidup oleh sebab itu banjir produk-produk impor murah,” tegasnya.
Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 menambahkan selain menjaga keseimbangan di kebijakan impor, pemerintah juga perlu mempercepat penguatan lapangan usaha substitusi impor—yakni sektor-sektor strategis yang digunakan mampu memproduksi barang yang dimaksud selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.
“Jangan hanya sekali bicara tentang membuka pintu, tapi juga persoalan menyiapkan dapur sendiri. Penguasaan bidang substitusi impor adalah kunci kemandirian ekonomi jangka panjang,” ujarnya.
Terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif mengatakan pendekatan itu realistis secara diplomatik, namun tetap saja harus diarahkan secara strategis agar menggalang ketahanan sektor ekonomi nasional.
“Impor harus selektif kemudian bersifat komplementer, bukanlah substitusi terhadap apa yang dapat diproduksi di tempat pada negeri. Kita bisa jadi memperluas hubungan dagang, tapi tetap saja dengan keberpihakan pada lapangan usaha dan juga petani kita sendiri,” terangnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang tersebut adil serta timbal balik. Jika Indonesia membuka pangsa bagi barang negara mitra, maka akses bursa ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.
“Langkah Presiden telah benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi pangsa kemudian keberpihakan terhadap perkembangan sektor nasional,” tandasnya.
